Tragedi Pembagian Zakat di Pasuruan

TERINJAK - Warga yang sebagian besar para ibu berdesakan dan terinjak saat berebut zakat dari dermawan bernama H Saikhon di Gang Pepaya, Jl. dr Wahidin, Kelurahan Purutrejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (15/9).

Kemiskinan Jadi Komoditi Politik?

- Bukti kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

- Tidak adanya kepercayaan pada lembaga zakat

- Zakat secara langsung atau Riya’

Kondisi rakyat Indonesia saat ini sangat kritis. Indonesia yang terkenal dengan budaya antri, ternyata saat ini sudah pupus. Terbukti dari kasus meninggalnya 21 orang dalam pembagian zakat di Pasuruan, Jatim. Seharusnya panitia dapat bercermin pada kasus pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang juga makan korban.

PERISTIWA meninggal 21 orang, satu orang kritis dan 12 lainnya terluka dalam pembagian zakat di rumah H. Syaichon, Pasuruan Jawa Timur, sungguh merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.

Terhadap peristiwa ini, Pemerintah malah membantah penurunan angka kemiskinan yang telah berhasil dicapai dari 17,7% pada 2006 menjadi 15,4% pada Maret 2008.

Menurut Deputy Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Dian Kartikasari dalam pernyataannya menyatakan, meningkatnya jumlah masyarakat pemburu zakat, secara jelas merupakan potret dan indikator riil kemiskinan di Indonesia.

“Diakui atau tidak oleh pemerintah, kebijakan menaikkan harga BBM, konversi minyak tanah ke gas dan dihapuskannya kendali pemerintah terhadap harga pokok pangan, sebagai konsekuensi dari perjanjian utang, merupakan sebab utama semakin meningkatnya kaum pemburu zakat/ fakir miskin,” ungkapnya.

Sikap pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap tidak terpenuhinya hak atas Hidup Layak dan penelantaran terhadap kaum fakir miskin merupakan pelanggaran UUD 1945 dan UU No 11 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, khususnya Pasal 11 dari Kovenan Hak Ekosob. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga menjadi petunjuk awal kemungkinan kegagalan Indonesia dalam mencapai MDG.

“Dalam waktu dekat, besar kemungkinan bahwa peristiwa di Pasuruan dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat jumlah kelompok miskin yang semakin meningkat secara drastis,” tambah Dian.

INFID berharap dalam proses pemilihan Kapolri baru yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, persoalan kemampuan dalam merumuskan konsep dan kebijakan untuk perbaikan layanan keamanan bagi masyarakat menjadi bahan pertimbangan yang ikut menetukan. [ms]

Pernyataan Sikap INFID Terhadap Tragedi Pembagian Zakat di Pasuruan

Berkaitan dengan itu, INFID lembaga yang fokus kerjanya adalah advokasi untuk penghapusan kemiskinan, penghapusan utang dan reformasi sektor pertahanan menyatakan bahwa:

1. INFID menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam pembagian zakat di Pasuruan. INFID berharap, pihak penyelenggara bertanggung jawab secara perdata dan pidana terhadap keluarga korban yang telah dirugikan.

2. Pihak keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, perlu mengubah cara pandang terhadap layanan keamanan bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri yang selama ini hanya difokuskan pada pengamanan arus mudik dan aktifitas takbir keliling dan razia petasan.

Pengamanan Hari Raya tersebut harus meliputi pengamanan sejak awal Ramadhan hingga berakhirnya perayaan Idul Fitri. Dengan demikian Kepolisian berkewajiban memberikan layanan keamanan bagi semua aktifitas di bulan Ramadhan yang menimbulkan konsentrasi (pengumpulan) masyarakat dalam jumlah besar seperti: Dzikir di ruang terbuka, pembagian sedekah dan zakat yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga.

3. Kapolri perlu menerbitkan aturan internal terkait dengan pelaksanaan layanan pengamanan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga semua lembaga kepolisian di tingkat daerah memberikan pelayanan keamanan dengan standar yang sama.

4. Kapolri beserta jajarannya wajib memberikan pendidikan secara massal tentang standar-standar minimal yang harus dipenuhi bagi masyarakat, individu dan lembaga penyelenggara kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa, termasuk di dalamnya menginformasikan risiko hukum yang harus dihadapi apabila terjadi kelalaian dan menimbulkan luka atau hilangya nyawa orang, dalam rangka kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri.

5. Realitas meningkatnya jumlah kaum fakir miskin menunjukkan bahwa program-program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, yang berasal dari proyek utang, terbukti gagal mengatasi kemiskinan. Bahkan program dan kebijakan tersebut merupakan instrumen pemiskinan secara sistematis. Untuk itu, program dan kebijakan tersebut harus dihentikan. Utang atas proyek-proyek tersebut juga harus dibatalkan. [doc]

Ketua DPP Partai Demokrat, Darwin Zahedy

Jangan Dijadikan Manuver Politik

INSIDEN pembagian zakat di Pasuruan merebak menjadi komoditas politik, termasuk pro dan kontra soal angka kemiskinan di Indonesia. Dengan mengangkat isu keraguan terhadap angka kemiskinan versi pemerintah, para elite politik dinilai justru memanfaatkan musibah itu sebagai manuver politik.

"Sangat disayangkan bila musibah yg menimpa saudara-saudara kita di antrian zakat di Pasuruan, oleh politisi partai tertentu lagi-lagi dipakai guna bermanuver politik, yakni dengan menyatakan keraguan pada angka kemiskinan versi BPS yg saat ini 34,9 juta," kata salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Darwin Zahedy Saleh kepada wartawan di Jakarta.

Darwin menilai, partai seperti PDIP dan kalangan sejenisnya ingin lebih percaya pada angka kemiskinan versi Bank Dunia, misalnya, yang menggunakan pengeluaran US$ 2/hari/kepala yang di tahun 2007 berjumlah 105,3 juta orang. Sikap demikian tidak konsisten dan tidak memberikan teladan pada rakyat.

Darwin mengatakan, mungkin PDIP tidak sadar bahwa di tahun 2004 (masa akhir tahun Mega) angka kemiskinan versi BPS adalah 36,2 juta orang atau 16,7 persen dan versi Bank Dunia 109,1 juta orang.

"Artinya selama dalam pemerintahan SBY, Alhamdulillah sudah menurunkan angka kemiskinan dari zaman Mega, baik itu versi BPS pada tahun 2007 menjadi 34,9 juta (15,4 persen) maupun Bank Dunia menjadi 105,3 juta," jelas Ketua Lembaga Kajian Strategis Indonesia Satu (LKSIS) ini.

Lantas Darwin mengajak semua pihak untuk berjuang bersama-sama demi kepentingan rakyat. "Hentikan bermanuver politik dalam segala situasi, apalagi ketika musibah baru menimpa saudara kita. Mari tempatkan perdebatan statistik di ranah metodologis. Jangan dicampuradukkan dengan hal yang sesungguhnya tidak kontekstual," pintanya.

Darwin menerangkan, kasus antrian zakat yang menewaskan puluhan orang ini mencerminkan tidak becusnya aparat setempat dalam melihat situasi. "Aparat seharusnya bersikap proaktif, sekalipun tidak dilapori," tandasnya. [als/dtc]

AJI Surabaya Protes Kapolda Jatim

SURABAYA - Kasus zakat maut Pasuruan mematik reaksi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya. AJI menyesalkan pernyataan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Herman S. Sumawiredja bahwa kameramen televisi lebih fokus mengambil gambar dari pada memberi pertolongan kepada korban tragedi pembagian zakat di Pasuruan.

Dalam rils yang diterima , Sabtu (21/9) pagi ini, Aji menegaskan, tugas jurnalis yang tertulis dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kegiatan jurnalistik itu meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara visi dan misi Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia.

Polisi juga punya tugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu meliputi aspek security, surety, safety dan peace, sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

"Karena itu AJI Surabaya menyesalkan pernyataan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Herman S. Sumawiredja yang menyalahkan jurnalis dalam peristiwa itu. AJI Surabaya menilai, kemanusiaan di atas segala-galanya," ungkap rilis yang ditandatangani Ketua AJI Surabaya Donny Maulana dan Sekretaris I Iman D. Nugroho.

Ditambahkan, menjaga nilai kemanusiaan itu bisa dilakukan dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing profesi secara profesional. Bila hal itu dilakukan, maka tragedi pembagian zakat di Pasuruan tidak akan terjadi. [btm]

Hizbut Tharir Indonesia

Penguasa Bertaubatlah!

Tragedi pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur yang menewaskan sedikitnya 21 orang itu, mendapat sorotan tajam berbagai pihak. Salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

DALAM press realese-nya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan, mengutip hadits Rasulullah, “Lenyapnya dunia adalah ringan di sisi Allah Swt. Daripada pembunuhan seorang muslim”. Menyedihkan dan menusuk hati, saat kita mendengar saudara-saudara kita di Pasuruan harus meregang nyawa, 21 orang terbunuh. Mereka meninggal berebut Rp 30 ribu rupiah, pembagian zakat H. Syaichon. Sebagian besar diantaranya adalah ibu-ibu tua yang tewas setelah kehabisan nafas.

Kita yakin H. Syaichon tidak menyangka peristiwa ini terjadi. Biasanya pembagian zakat yang dilakukan H. Syaichon sejak 1975 ini lancar-lancar saja. Namun pembagian zakat Ramadhan di rumah H. Syaichon tahun ini berbuah petaka. Gang yang sempit dan tanpa bantuan pihak keamanan menjadi tempat yang mengerikan saat itu.

H. Syaichon mungkin tidak mengira saat ini rakyat sedang dililit kemiskinan yang sangat. Itulah yang sesungguhnya membuat rakyat miskin berbondong-bondong datang ke rumah H. Syaichon. Tragedi zakat Pasuruan merupakan potret kemiskinan rakyat. Kita yakin rakyat tidak akan berebut Rp 30 ribu, antri dari subuh, berdesak-desakan sampai harus mati, kalau mereka sejahtera. Mereka lakukan ini karena 30 ribu bagi mereka sangat berarti. Buat anak yang kelaparan di rumah, buat istri yang sedang hamil, buat ibu yang sedang sakit, buat sahur dan berbuka di bulan ramadhan.

Kebijakan pemerintah yang pro liberal secara sistematis telah memiskinkan rakyat . Mulai dari kenaikan BBM akibat liberalisasi sektor migas, naiknya biaya kesehatan dan pendidikan akibat privatisasi, sampai tingginya pengangguran dan PHK akibat sektor riil yang tidak jalan, telah membuat beban hidup rakyat semakin berat.

“Penguasa, Anda boleh bermain dengan angka statistik dengan mengatakan kemiskinan menurun, pengangguran menurun, dan angka-angka lain yang bisa diotak-atik. Realitanya, lihatlah ke bawah rakyat yang semakin susah hidupnya,” katanya dalam press realese tersebut.

Penguasalah yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Pasuruan ini. Mereka lebih memilih fatwa IMF dan Bank Dunia untuk meniadakan subsidi bagi rakyat, membiarkan kekayaan alam yang milik rakyat di jual kepada asing. Para penguasa lebih mengabdi pada Tuan Besar Kapitalis mereka, dibanding memikirkan nasib rakyat. Penguasa saat ini telah menjadi mesin pembunuh bagi rakyatnya sendiri.

Ironisnya, disaat rakyat hidup dengan kesusahan para penguasa hidup bergelimpang dengan kemewahan. Menteri yang tugasnya mensejahterakan masyarakat, malah bertambah kekayaannya menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Sementara rakyatnya terlantar. Perusahaan keluarga sang menteri kesejahteraan kekayaannya meningkat menjadi 5,4 milyar dolar AS (sekitar 50 trilyun rupiah). Bahkan saat keluarga dekatnya melangsungkan pernikahan, biaya dekorasinya saja mencapai 2 milyar rupiah.

Para politisi pun sibuk dengan dunianya sendiri. Menghambur-hamburkan uang rakyat demi demokrasi. Tidak terhitung berapa ratus trilyun rupiah uang rakyat habis untuk pesta demokrasi yang tidak memihak kepada rakyat. Untuk pelantikan gubernur di salah satu provinsi di Sumatera saja menganggarkan dana satu milyar. Para wakil rakyat sibuk jalan-jalan keluar negeri dengan alasan studi banding. Contohnya, 13 Anggota DRR Pansus RUU Wilayah Negara, studi banding ke Rumania dan Turki selama 6 hari menguras harta rakyat.

Perlu kita mengingatkan para penguasa ini dengan hadist Rosulullah , tentang berharganya nyawa manusia dalam pandangan Allah SWT. Sampai-sampai Rosulullah saw mengatakan bagi Allah SWT lenyapnya dunia ini beserta isinya adalah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang, sekali lagi seorang rakyat. Dan saat ini berapa juta rakyat yang terbunuh dan akan terbunuh akibat kebijakan penguasa yang pro liberal ini?

Mereka terbunuh karena harus menahan lapar akibat kebutuhan pokok yang mahal. Rakyat harus terbunuh karena menanggung sakit parah sendiri akibat biaya kesehatan yang mahal. Anak-anak terbunuh karena busung lapar dan kurang gizi karena sang orang tua tidak sanggup membeli makanan yang layak dan susu yang semakin mahal. Belum lagi rakyat yang bunuh diri akibat stress berat menghadapi kehidupan ini.

Untuk para penguasa dan politisi bertaubatlah kepada Allah SWT . Taubat anda tidak cukup dengan memperbanyak saum sunnah, tidak cukup dengan memperbanyak shodaqoh, memperbanyak zikir, atau membangun masjid yang bagus. Meskipun hal itu bagus dilakukan. Namun yang lebih penting, tobat hakiki anda sebagai penguasa adalah dengan menerapkan syariah Islam yang menyeluruh dan meninggalkan bahkan mencampakkan jauh-jauh sistem sekuler-kapitalisme yang mensengsarakan rakyat ini. Menerapkan syariah Islam adalah bentuk tobat penguasa yang hakiki.

Dengan menerapkan syariah Islam anda akan menjadi Kholifah Umar bin Khotthob ra. Sang Kholifah tahu, dia akan ditanya dan mempertanggungjawabkan setiap urasan rakyatnya kepada Allah SWT di hari akhir. Tampak dari pernyataannya:” Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, Aku takut Allah SWT akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut”. Subhanalloh, hewan yang terporosok saja sangat dikhawatirkan oleh Kholifah, apalagi kalau rakyat yang mati kelaparan.

Dalam buku “Tarikhul Islam as Siyasi” diceritakan bahwa Sayyidina Umar ra telah memberikan sesuatu dari Baitul Maal untuk membantu suatu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah tersebut.Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para Khalifah dan wali-wali (para pemimpin wilayah). Bahkan, Khalifah Walid bin Abdul Malik telah khusus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra.

Renungilah nasehat Kholifah Al Makmun , saat mengangkat anaknya Abdullah menjadi Wali di negeri Riqqah dan Mesir, memberikan surat politik yang antara lain isinya: “Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba’du! Hendaklah engkau taqwa kepada Allah, tiada syarikat bagi-Nya… Allah telah berbuat ihsan (baik) kepada engkau lantaran jabatan ini. Sebab itu berbuat ihsan pulalah engkau kepada hamba Allah yang diserahkan-Nya menjaganya kepada engkau. Lazimilah keadilan, berdirilah membela haknya, dan jagalah batas larangan dan suruhan Allah SWT. Pertahankanlah hak milik mereka, bela kepentingan dan kehormatan mereka, jaga darah mereka jangan tertumpah, tentramkan kehidupan mereka sehari-hari dan masukkanlah rasa senang kepada mereka. Engkau akan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT,engkau akan ditanyai, kebaikanmu akan diganjari (dibalas), kejahatanmu sedemikian pula,…” (Buya Hamka, Lembaga Budi). Karena itu bertaubatlah wahai penguasa!. [farid wadjdi/hti]

Psikolog UI, Hamdi Muluk

Begitu Berartinya Rp 30 Ribu Bagi Si Miskin

Meski nilainya kecil, hanya Rp 30 ribu, mungkin bagi orang kaya tidak ada artinya. Tapi bagi yang serba kekurangan, nilai itu sangat berharga.

DEMI mendapatkan uang zakat Rp 30 ribu, 21 orang harus merelakan nyawanya melayang akibat kehabisan oksigen saat berdesak-desakan dengan ribuan massa. Banyak yang menyayangkan, demi uang yang tidak banyak tersebut, nyawa menjadi taruhan.

Namun hal lain diungkapkan oleh Psikolog UI, Hamdi Muluk. Menurutnya, uang sebesar itu sangat berarti bagi masyarakat miskin karena bisa digunakan untu persediaan makan selama dua hari.

"Rp 30 ribu bagi mereka bisa untuk makan dua hari. Sedangkan untuk orang kaya adalah hal sepele," ujar Hamdi dalam sebuah diskusi di Hotel Bumi Karsa, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Hamdi, rasionalisasi antara orang miskin berbeda dengan rasionalisasi orang kaya. Sehingga menurutnya sangat tidak adil jika angka Rp 30 ribu dilihat dari kacamata orang kaya.

Ia menambahkan, tragedi Pasuruan inis emakin menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada otoritas negara,d alam hak ini lembaga negara yang mengurusi zakats angat kurang.

"Kepercayaan pada otoritas negara adalah problem sejak lama. Jadi pengelolaan sektor publik harus dilakukan oleh negara," pungkansya. [als/dtc]

Kapolda Jatim, Irjen Pol Herman Suryadi Sumaredja

Kameramen Pentingkan Gambar Daripada Menolong

Ironis! Profesi jurnalis juga diseret dalam tragedi pembagian zakat. Jika tidak ada pemberitaan itu, tentu kita semua tidak akan tahu kondisi sebenarnya di lokasi pembagian. Padahal tidak sedikit teman-teman wartawan ikut menolong korban.

KAPOLDA Jatim selain mengakui kesalahan anggotanya juga memberikan kritik kepada jurnalis yang meliput tragedi tewasnya 21 ibu-ibu di rumah H Syaikhon Pasuruan.

Pasalnya saat kejadian tersebut wartawan yang meliput kurang tanggap ketika ada sejumlah warga yang terdesak dan terengah-engah di tengah kerumunan masih saja disorot kamera.

"Saya lihat di televisi banyak masyarakat yang tidak tanggap, jika keadaan seperti itu, seharusnya pagar pembatas harus dijebol, tak hanya masyarakat, kameramen pengambil gambar pun terlihat lebih mementingkan gambarnya daripada menolong orang," tandas Irjen Pol Herman Suryadi Sumaredja usai shalat Jumat di Masjid komplek Mapolda Jatim, Jumat (19/09).

Namun Kapolda sebelumnya juga mengakui akan kesalahan anggotanya di lapangan yang tidak segera tanggap hingga membuat jatuhnya banyak korban. [rif/ted]

Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla

Pembagian Zakat Hendaknya Terorganisir

INSIDEN pembagian zakat yang menewaskan puluhan orang disayangkan banyak pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar pembagi zakat mengerti bagaimana mengorganisir massa dengan aman. JK juga mencontohkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang aman meski jumlah penerimanya 19 juta orang.

Hal ini dikatakan Jusuf Kalla saat menggelar konferensi pers di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

"Contohi juga BLT. 19 juta orang yang menerima tapi berlangsung aman-aman saja," tutur Kalla.

Menurut Kalla, pembagian BLT tidak memakan korban jiwa karena pengorganisasiannya teratur. "Pakai kupon, dan pembagiannya memang tersebar, di kantor pos," kata Kalla.

Meski demikian, Kalla mengakui jika pembagian BLT skalanya berbeda dengan pembagian zakat perorangan. "Berbeda, karena tersebar di seluruh provinsi," ucap Kalla.

Menangggapi tentang banyaknya pihak yang menjadikan insiden zakat Pasuruan sebagai parameter bahwa kemiskinan di Indonesia meningkat, JK menyikapinya dengan serius.

"Kita tidak menutup mata bahwa kemiskinan itu masih ada. Masih ada 15 persen atau sekitar 30 juta orang," beber Kalla.

Namun Kalla menampik jika dikatakan bertambah. "Tapi tidak bertambah, begitu-begitu saja. Dari dulu bapak saya sudah bagi zakat, dan ribuan orang datang," cerita Kalla. [als/dtc]

BAZ Belum Terima Zakat dari Dermawan

ADA pernyataan menarik dari Ketua BAZ Kota Pasuruan KH Idris Khamid, menyikapi kasus zakat maut yang terjadi beberapa waktu lalu. KH Idris menyatakan, sejauh ini BAZ yang telah dipimpinnya sejak beberapa tahun lalu belum pernah menerima saluran zakat dari para dermawan Pasuruan.

"Ya belum, belum pernah ada dermawan yang menyalurkan zakat kemari. Padahal BAZ berdiri sudah sekian tahun lamanya," kata KH Idris.

Kondisi ini sangat disayangkannya. Apa lagi sampai terjadi peristiwa memilukan yang merenggut nyawa 21 orang penerima zakat dari H Syaikon, di kawasan Purut.

"Kalau saja masyarakat sadar dan mengerti makna BAZ yang didirikan pemerintah, barangkali mekanisme penyaluran zakat akan lebih terorganisir dan lebih baik," sambungnya.

Kedepan KH Idris, berharap, para dermawan benar-benar bisa memanfaatkan BAZ sebagai sarana beramal. "Ya kita himbau agar para dermawan benar-benar bisa mengoptimalkan BAZ," pungkasnya.

Sekedar diketahui, selama dipimpin KH Idris Khamid, BAZ Kota Pasuruan hanya mengelola infaq PNS yang nilainya mencapai Rp 7 juta setiap bulannya. Sementara itu, sejauh ini tersangka zakat maut sejauh ini masih, H Faruq. Polisi belum menetapkan tersangka tambahan dibalik kasus dimaksud. [koe/ted]

Ulfa Dwiyanti, Artis

Kanan Memberi, Kiri Tak Boleh Tahu

ARTIS Ulfa Dwiyanti prihatin dengan tragedi zakat Pasuruan yang menelan 21 korban jiwa. Ulfa khawatir orang yang membagikan zakat tersebut hanya ingin pamer.

"Memang tidak ada aturannya untuk berzakat. Tapi kalau begini caranya, saya khawatir itu dikatakan riya," jelas Ulfa saat ditemui usai mengisi acara 'Sambil Buka Yuk' di studio an tv, Cawang, Jakarta Timur, Selasa malam.

Melihat insiden zakat Pasuruan, Ulfa tak bisa menyalahkan si pemberi zakat yang dianggap sebagian orang kurang melakukan koordinasi. "Karena dia sudah berniat baik untuk memberikan pada orang yang kurang mampu," ujarnya.

Meski begitu presenter kocak itu menyarankan untuk siapapun yang ingin memberi zakat sebaiknya mengikuti saran Nabi Muhammad SAW. "Kalau tangan kanan ingin memberi, tangan kiri nggak boleh tahu," ucapnya.

Selama ini, kata Ulfa, ia memang rutin memberikan zakat. Namun perempuan yang baru saja menikah untuk keempat kalinya itu sudah punya orang yang mengurus zakatnya. [amz/dtc]